Skorsing untuk Karyawan, Simak Aturan dan Contoh Suratnya!
Di dunia pekerjaan, setiap pekerja selalu berusaha untuk memiliki etos kerja yang kuat dan performa terbaik. Namun dalam prosesnya, karyawan mungkin saja dihadapkan pada situasi skorsing dari perusahaan karena melakukan tindakan indisipliner. Saat bersekolah, kita mengenal istilah skorsing adalah tindakan untuk menghukum siswa yang melakukan pelanggaran tertentu. Nah, istilah skorsing karyawan juga berlaku di dunia kerja sebagai wujud pengenaan hukuman kepada mereka yang melanggar. Sanksi pelanggaran tergantung pada jenis pelanggaran karyawan dan berpacu pada kebijakan perusahaan. Sebelum dikenakan skorsing, karyawan akan menerima surat skorsing dari perusahaan. Selengkapnya mari kita ulas pengertian skorsing, bagaimana peraturannya, serta contoh format surat skorsing.
Arti dan Penyebab Skorsing Adalah?
Umumnya, definisi singkat dari skorsing adalah masa pemberhentian kerja bagi karyawan yang melanggar untuk sementara waktu. Mereka yang dikenakan hukuman skorsing ini biasanya diistirahatkan untuk bekerja atau tidak diberi izin ke kantor dalam jangka waktu tertentu.
Karyawan yang diskors sebelumnya menerima Surat Peringatan atau SP sebagai teguran atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jika perusahaan telah melayangkan Surat Peringatan dan menjatuhi sanksi skorsing atas pelanggaran berat yang dilakukan, karyawan bisa terkena PHK.
Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa contoh pelanggaran karyawan yang berujung pada pengenaan sanksi skorsing dari perusahaan.
- Melakukan pencurian barang, uang atau aset yang merugikan perusahaan
- Menganiaya dan melakukan perbuatan intimidasi kepada rekan kerja
- Menyebarkan rahasia perusahaan ke pihak lainnya, termasuk ke kompetitor
- Melakukan tindakan pelanggaran asusila dan perbuatan melawan hukum
Peraturan tentang Skorsing Karyawan
Sumber: Freepik
Pengenaan skorsing adalah kebijakan setiap perusahaan yang tetap bersandar pada peraturan hukum yang berlaku. Pengenaan skorsing merupakan langkah awal pengambilan keputusan PHK karyawan. Aturan skorsing karyawan telah ditetapkan dalam Pasal 155 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Isi dari peraturan perundangan ini adalah:
- Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan dibatalkan sebagaimana Pasal 151 ayat 3.
- Selama belum ada putusan dari lembaga atau pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perusahaan maupun pekerja harus tetap memenuhi kewajiban masing-masing. Setelah keputusan ditetapkan, maka perusahaan dapat memutus hubungan kerja.
- Sebagaimana ayat 2, perusahaan atau pengusaha tidak boleh melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan gaji beserta hak karyawan lainnya selama masa skorsing.
Hak Karyawan saat Terkena Skorsing
Sumber: Freepik
Meski skorsing adalah sanksi dari perusahaan yang tidak mengizinkan karyawan masuk kerja untuk sementara waktu, namun ini bukan berarti karyawan yang diskors kehilangan hak mereka. Berdasarkan peraturan tentang Pengupahan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, hak karyawan yang masih dimiliki meski sedang dikenakan skorsing adalah:
- Tetap menerima gaji
- Menerima tunjangan karyawan yang telah menjadi hak mereka sebelumnya
- Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) meski sedang terkena hukuman skors
- Hak-hak karyawan lainnya yang tertuang dalam perjanjian kerja
Contoh Surat Skorsing Karyawan
| Maju Jaya Raya Jalan Majapahit, Yogyakarta Telp. (0274) 6555xx Yogyakarta, 31 Oktober 2022 No. 11/XI/SK/10/2022 Kepada Brian Rizal Divisi Penjualan di tempat Dengan hormat, Berkaitan dengan laporan pelanggaran tata tertib kerja, yaitu ketidakhadiran sebanyak 5 kali dalam satu bulan tanpa keterangan jelas yang dilakukan oleh saudara: Nama: Brian RIzal NIK: xxxxx Jabatan: Staff penjualan Maka bersama dengan surat ini, kami selaku tim HRD perusahaan memutuskan mengenakan sanksi skorsing kepada Anda. Terhitung mulai hari Selasa, 1 November 2022, Anda diistirahatkan selama 1 minggu. Sanksi skorsing ini kami berlakukan dengan tujuan agar Anda dapat segera mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan agar tindakan indisipliner serupa tidak terulang di kemudian hari. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih. Manajer HRD Maju Jaya Raya Anita Litara |
Demikian ulasan mengenai skorsing karyawan yang wajib dipahami oleh karyawan maupun perusahaan. Di saat perusahaan akan membuat surat skorsing untuk karyawannya yang melanggar, data-data karyawan harus benar-benar dipastikan kebenarannya. Departemen HR atau lainnya yang berwenang, perlu memastikan data pribadi karyawan, NIK, serta masa periode skorsing harus dicantumkan agar jelas.
Baca juga: Ternyata Ini 4 Penyebab Mutasi Kerja yang Jarang Orang Tahu
Untuk mewujudkan proses administrasi HR di perusahaan Anda menjadi lebih praktis efisien, dan terintegrasi, Anda bisa mencoba software HRIS dari BroadwaysHR. Aplikasi HR yang dilengkapi sistem berbasis cloud ini memiliki beragam fitur berguna, seperti database karyawan, absensi online, hingga payroll management yang otomatis. Mari buktikan sendiri manfaat dari sistem HRIS terbaik BroadwaysHR dan coba aplikasinya secara gratis dengan klik tautan berikut ini.
