uu tenaga kerja

7 Poin Penting dalam UU Tenaga Kerja, Perusahaan Wajib Tahu!

Di setiap negara tentunya ada aturan khusus terkait pengelolaan tenaga kerja pada sebuah perusahaan, tak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah merumuskan semua regulasi terkait ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kira-kira, hal apa saja yang diatur dalam UU Tenaga Kerja tersebut? Langsung saja simak informasinya melalui artikel berikut ini.

Poin-Poin Penting dalam UU Tenaga Kerja

Perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi pastinya akan memenuhi hak-hak setiap pekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, regulasi tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hal-hal yang diatur dalam UU Tenaga Kerja ini meliputi perjanjian kerja, gaji karyawan, tunjangan, jam kerja pegawai, waktu libur, aturan cuti, jaminan sosial, PHK, dan pembentukan serikat pekerja. Penjelasannya dapat Anda ketahui dengan membaca ulasan di bawah ini. 

1. Perjanjian Kerja

Saat diterima kerja di sebuah perusahaan, kandidat yang terpilih umumnya akan menandatangani surat perjanjian kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, perjanjian kerja tersebut dibagi menjadi dua yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pegawai PKWT umumnya disebut sebagai karyawan kontrak, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja untuk karyawan tetap. Aturan terkait PKWT tertuang di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, sedangkan PKWTT dijelaskan pada Pasal 60.

2. Upah Pekerja

Pemerintah juga memastikan setiap pekerja mendapatkan hak upah yang layak melalui UU Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib membayar gaji karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota masing-masing daerah. Hal-hal terkait UMP dan UMK juga sudah diatur pada Pasal 89 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

Selain lewat UU Tenaga Kerja, regulasi tentang gaji karyawan juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pada pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa komponen gaji pekerja terdiri dari upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan juga utang pokok dengan tunjangan tetap dan tidak tetap.

Baca juga: Jangan Bingung! Ini Beda Gaji UMR, UMP dan UMK

3. Jam Kerja dan Waktu Libur

Selain upah karyawan, UU Ketenagakerjaan juga mengatur regulasi terkait jam kerja dan waktu libur pekerja. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 tentang waktu kerja. Menurut Undang-Undang jam kerja pegawai ditetapkan selama 8 jam perhari untuk 5 hari kerja dan 7 jam per hari untuk 6 hari kerja dengan waktu istirahat satu jam.

Perusahaan dapat meminta karyawannya untuk bekerja overtime dengan ketentuan maksimal 3 jam per hari dan total maksimal 14 jam per minggu. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan waktu istirahat minimal satu hari dalam seminggu. Apabila menemukan pelanggaran terkait jam kerja dan waktu libur, Anda bisa melaporkannya ke dinas terkait.

uu tenaga kerja

Sumber: Freepik

4. Perizinan dan Cuti Kerja

Selain mendapatkan libur mingguan, karyawan juga berhak atas cuti kerja selama 12 hari dalam setahun. Cuti tahunan tersebut umumnya bisa dinikmati setelah karyawan bekerja selama sedikitnya 12 bulan.

Namun, beberapa perusahaan juga cukup fleksibel dalam memberikan cuti tahunan. Bahkan, ada yang membolehkan karyawannya mengambil cuti sebelum genap bekerja selama 12 bulan. 

Masing-masing perusahaan memiliki caranya masing-masing dalam mengatur cuti tahunan pekerja,dan hal tersebut biasanya akan diinformasikan dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani kedua belah pihak.

Baca juga: Surat Cuti Pasti Disetujui dengan 3 Tips Jitu Berikut Ini!

5. Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja

Perusahaan juga wajib menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja selama bertugas. Oleh sebab itu, perusahaan dianjurkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepedulian perusahaan akan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan akan menambah motivasi kerja dan memberikan rasa aman selama bekerja hingga saat tiba waktunya pensiun nanti.

Baca juga: Aturan Usia Pensiun Karyawan Swasta dan Manfaat Pensiunnya, Cek di Sini!

6. Pemutusan Hubungan Kerja

Tak hanya tentang perjanjian kerja, upah, jam kerja, cuti, dan jaminan sosial saja yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja/PHK juga harus mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Umumnya, perusahaan melakukan PHK karena alasan finansial internal yang memburuk, mengalami kebangkrutan, hingga gulung tikar. Kebijakan PHK juga bisa disebabkan karena kesalahan pekerja yang merugikan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 158 ayat 3, setiap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak atas uang pesangon atau uang penggantian hak dari perusahaan.

Baca juga: Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Syarat dan 3 Cara Pengajuannya!

7. Pembentukan Serikat Pekerja

Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah perihal serikat pekerja. Pembentukan serikat pekerja berfungsi untuk melindungi sekaligus memperjuangkan hak-hak pekerja. Apabila ada pelanggaran atau perselisihan, maka serikat pekerja berperan sebagai penghubung antara karyawan dengan perusahaan.

Baca juga: Serikat Pekerja: Pengertian, Fungsi, dan 3 Manfaat Pentingnya bagi Karyawan

Penuhi Hak Pekerja dengan Aplikasi BroadwaysHR

Guna memenuhi hak karyawan sesuai UU Tenaga Kerja secara menyeluruh, perusahaan dapat mengandalkan aplikasi HRIS berbasis cloud seperti BroadwaysHR. BroadwaysHR hadir dengan berbagai fitur yang bisa Anda pakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk penghitungan upah karyawan serta tunjangan dan berbagai kompensasi lainnya, Anda bisa menggunakan fitur Compensation and Benefit yang terhubung dengan fitur Time Management untuk pencatatan waktu kerja.

Selain itu, ada juga fitur Social Security Management yang membantu tim HR dalam mengelola jaminan sosial setiap pekerja. Tak hanya itu saja, pemberian take home pay pekerja juga minim salah hitung karena sudah terintegrasi ke fitur Payroll Management dalam aplikasi. 

uu tenaga kerja

Bahkan, setiap pekerja juga dapat melihat rincian slip gaji secara transparan melalui gawai masing-masing dengan mengakses fitur Employee Self Service.

Yuk segera gunakan BroadwaysHR sekarang juga dan nikmati semua fitur-fitur di dalamnya dengan klik di sini!