
Ketentuan Upah Minimum Tahunan di Indonesia, Pekerja Jadi Lebih Sejahtera!
Besar upah minimum (UM) di Indonesia berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) atas arahan pemerintah pusat. Kebijakan upah minimum atau minimum wages ini adalah untuk memastikan bahwasannya setiap pekerja memiliki kehidupan layak dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Nah, untuk pemberi kerja atau perusahaan dan para pekerja, wajib memahami apa itu upah minimum dan jenisnya, apa dasar hukum perhitungannya, dan bagaimana formulasi perhitungan yang ditetapkan setiap tahunnya.
Apa Itu Upah Minimum?
Pengertian dari upah minimum adalah jumlah minimum remunerasi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada penerima upah (karyawan) karena telah melakukan pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kebijakan pengupahan ini ditetapkan oleh undang-undang, keputusan pemerintah yang berwenang, serta dewan pengupahan.
Sebagai catatan, UM merupakan batas terendah penghasilan para pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Semtara itu, untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun harus diberi gaji lebih.
Adapun tujuan ditetapkannya minimum wage ini adalah sebagai bentuk perlindungan kepada pekerja dari gaji yang terlalu rendah. Ketentuan pengupahan ini membantu untuk memastikan bagian yang adil dan merata untuk kemajuan bersama. Pengupahan yang diberi standar minimal angka ini juga bisa menjadi salah satu elemen kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dengan cara mempromosikan hak atas pengupahan yang setara untuk pekerjaan yang setara.
Jenis Upah Minimum di Indonesia

Sumber: Freepik
1. Upah Minimum Provinsi (UMP)
UMP merupakan upah terendah yang ditetapkan gubernur setiap tanggal 1 November dan berlaku di provinsi tersebut mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Penetapan UMP ini dilakukan setelah gubernur menerima rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi.
2. UM Kabupaten/Kota (UMK)
UMK adalah nominal gaji terendah yang ditetapkan Gubernur setiap tanggal 21 November dan berlaku di satu kabupaten/kota tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nilai UMK ini tidak boleh rendah dari UMP. Sebagai contoh, UMP Jawa Tengah 2022 sebesar Rp1.812.935, sementara UMK Kota Magelang adalah Rp1.935.913,27
3. UM Sektoral (UMS)
UM yang berlaku sektoral dalam satu provinsi (UMSP) atau satu kabupaten/kota (UMSK). Setiap sektor diklasifikasikan menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBU). UMSP dan UMSK ini harus lebih tinggi daripada UMK. Penentuannya didasarkan riset dewan pengupahan provinsi, kabupaten, atau kota terhadap himpunan data jumlah dan homogenitas perusahaan, tenaga kerja, devisa, nilai tambah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.
4. UM Regional (UMR)
UM yang berlaku dalam satu daerah. Namun kini, istilah UMR sudah tidak digunakan lagi, diganti dengan UMP atau UMK.
Dasar Hukum Perhitungan Upah Minimum (UM)

Perhitungan upah minimum. [Freepik]
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Gubernur wajib menetapkan UM Provinsi di mana penghitungan nilai penyesuaian UM dilakukan oleh dewan pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dan sistem pengupahan nasional. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengirimkan usulannya kepada Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur. Usulannya ini kemudian disampaikan kepada Dewan Pengupahan Provinsi yang mengirimkan rekomendasi akhir kepada Gubernur.
Perhitungan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kemudian merekomendasikan kepada gubernur. UMP yang ditetapkan sesuai keputusan Gubernur diumumkan paling lambat setiap tanggal 21 November tahun berjalan dan mulai berlaku tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar hak karyawan sesuai aturan UM, dapat diizinkan untuk menunda pembayaran upah sesuai ketentuan setelah mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah provinsi. Permohonan ini harus atas kesepakatan yang tertulis antara pemberi dan pekerja atau serikat pekerja yang mewakili minimal 50% pekerja.
Formula Perhitungan Upah Minimum di Indonesia
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, minimum wages ditetapkan atas kondisi ekonomi setempat dan ketenagakerjaan dengan memperhatikan batas atas dan batas bawah UM.
Batas Atas UM | = (Rata-rata konsumsi per kapita x Rata-rata jumlah rumah tangga) / Rata-rata jumlah rumah tangga yang bekerja di setiap rumah tangga |
Batas Bawah UM | = Batas bawah UM x 50% |
Maka, rumus menghitung upah minimum yang akan ditetapkan adalah:
UM yang akan ditetapkan | = UM tahun berjalan + {(%pertumbuhan ekonomi x inflasi)} x {Batas atas – UM tahun berjalan) / (Batas atas – Batas bawah)} x UM tahun berjalan |
Perhitungan UM di setiap perusahaan, didasarkan pada waktu (harian, mingguan, atau bulanan) dan target yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Upah mingguan atau bulanan didasarkan pada standar jam kerja normal per minggu yaitu selama 40 jam. Aturan jam kerja ini berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Total 40 jam per minggu bisa dilakukan dengan 5 atau 6 hari kerja sesuai kebijakan perusahaan.
Rumus menghitung upah harian:
- 6 hari kerja seminggu atau 7 jam sehari, upah sebulan dibagi 25, atau
- 5 hari kerja seminggu atau 8 jam sehari, upah sebulan dibagi 21.
Baca juga: Payroll adalah Sistem Penggajian Modern di Perusahaan, Ini 5 Manfaatnya!
Penawaran gaji yang lebih tinggi dari upah minimum wilayah masing-masing sangatlah penting bagi perusahaan untuk menarik para calon kandidat karyawan. Dengan sistem penggajian yang tepat, jelas, dan akurat, membuat organisasi perusahaan menjadi lebih maju dan berkembang. Aplikasi HR BroadwaysHR membantu perusahaan memiliki sistem payroll yang terintegrasi, fleksibel, dan akurat. Seluruh proses rekrutmen, penggajian, hingga kelola SDM perusahaan akan menjadi lebih mudah bersama BroadwaysHR. Hubungi kami di sini.