Jangan Bingung! Ini Beda Gaji UMR, UMP dan UMK
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Jadi, gaji UMR adalah gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang menyesuaikan standar upah minimum masing-masing daerah. Namun, belakangan ini muncul istilah UMK dan UMP yang juga berhubungan dengan standar pemberian upah pada pegawai. Kira-kira, apa bedanya UMR dengan UMK dan UMP? Simak jawabannya dengan membaca artikel di bawah ini yuk!
Gaji UMR adalah?
Perihal urusan upah karyawan, setiap perusahaan memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda. Umumnya, besar kecilnya upah minimum tersebut mengacu pada standar UMR yang ditetapkan di masing-masing daerah. Namun sebenarnya, apa yang dimaksud dengan gaji UMR?
Gaji UMR adalah standar upah minimum yang berlaku di level provinsi, dan mencakup wilayah kabupaten atau kota di dalamnya. Namun, sejak disahkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR sudah tidak berlaku lagi dan dipecah menjadi dua yaitu UMP dan UMK.
UMP merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang merupakan standar upah minimum untuk tingkat I atau provinsi. Sedangkan UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten atau Kota yang menjadi standar upah dasar yang diterapkan untuk karyawan di wilayah tingkat II atau kabupaten dan kota.
Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan upah minimum di tiap-tiap daerah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/ UU Cipta Kerja yang kemudian diturunkan lewat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Perlu diketahui bahwa penentuan upah minimum itu telah diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan penentuan upah minimum tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 25, secara tegas menjelaskan bahwa, upah minimum di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Baca juga: Gaji Pokok adalah: Pengertian, Cara Menghitung, dan Bedanya dengan UMR
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK
Baik UMP dan UMK, keduanya merupakan standar upah minimum yang dipakai perusahaan dalam mengatur pemberian gaji ke karyawan. Perbedaan UMP dan UMK mencakup beberapa hal yaitu wilayah pemberlakuan, faktor yang memengaruhi, wewenang, dan juga tanggal penetapannya. Agar lebih mudah dalam mengenali perbedaannya, simak penjelasannya berikut ini.
1. Cakupan Wilayah
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, UMP merupakan standar upah minimum yang diberlakukan di daerah tingkat provinsi, sedangkan UMK adalah standar upah minimum di level kabupaten/kota. Jadi pemberian upah minimum pada level provinsi memiliki istilah yang berbeda dengan wilayah kabupaten/kota.
2. Faktor yang Menentukan
Perbedaan selanjutnya adalah berdasarkan faktor penentunya. Besar kecilnya nominal UMP ditetapkan atas dasar persebaran ekonomi yang berbeda satu sama lain di masing-masing daerah di Indonesia.
Untuk standar minimum yang ditetapkan pada UMK, hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, biaya hidup, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ketentuan tersebut juga mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 25.
Baca juga: Ternyata Gaji Karyawan Termasuk ke Dalam Biaya Ini Lho! Simak Penjelasannya
3. Kepemilikan Wewenang
Sesuai dengan namanya, UMP secara langsung ditetapkan oleh Gubernur selaku pemangku kepala daerah masing-masing. Sedangkan UMK diresmikan oleh Bupati atau Walikota yang menjabat untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur setempat.
4. Tanggal Pengesahan
Perbedaan antara UMP dan UMK juga terlihat pada tanggal pengesahannya. Jika Upah Minimum Provinsi ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tanggal 30 November. Namun, keduanya akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari di tahun selanjutnya.
Baca juga: Insentif adalah Upah Tambahan di Luar Gaji, Ini 5 Manfaatnya!
Gaji UMR adalah standar upah minimum di tiap-tiap daerah yang menjadi acuan perusahaan dalam menetapkan besar kecilnya gaji karyawan. Namun dalam perkembangannya, istilah UMR tersebut telah diubah dan dibagi menjadi dua yaitu UMP dan UMK.
Perlu Anda pahami juga bahwa UMP dan UMK pada masing-masing wilayah tentunya memiliki nominal yang berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tiap-tiap wilayah. Umumnya, nominal UMP dan UMK tersebut akan mengalami penyesuaian setiap tahunnya dengan syarat-syarat tertentu.
Untuk memudahkan pembayaran gaji pegawai berdasarkan aturan UMP dan UMK di masing-masing daerah, maka perusahaan bisa memanfaatkan aplikasi HRIS terbaik seperti BroadwaysHR.
BroadwaysHR adalah aplikasi HR berbasis cloud yang membantu perusahaan menengah besar menangani berbagai hal yang berkaitan dengan Human Resource Information System maupun Human Capital Management.
Dalam hal terkait pembayaran upah pekerja, BroadwaysHR menawarkan fitur Payroll Management yang membantu perusahaan dalam mengelola gaji UMR, tunjangan, benefit, potongan karyawan, upah lembur, BPJS, PPh 21, dan lain-lain yang sudah terintegrasi dengan sistem secara otomatis dan fleksibel. Hubungi kami di sini untuk informasi lebih lanjut!